Prokes Masker Sering Kali Dilanggar, Perlu Sanksi yang Lebih Efisien

Terkini.id, Ponorogo – Patuh protokol kesehatan merupakan salah satu cara yang efektif untuk mencegah penyebaran covid-19. Di antara prokes 5M yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan, prokes pemakaian masker menjadi hal yang kerap kali dilanggar oleh warga. 

Hal ini terlihat setidaknya dalam pemantauan 4 Ops Yustisi di wilayah Ponorogo yaitu Paju, Kamis 4 November 2021, di Patung Sukowati, Sabtu 6 November 2021, di Danyang, Selasa 9 November 2021, dan Jl Gajah Mada Ponorogo, Kamis 11 November 2021.

Dalam operasi tersebut, terlihat sebagian besar warga Ponorogo sebenarnya sudah patuh prokes. Hanya saja masih tetap ada yang lalai, terutama prokes masker. Pelanggar tersebut kebanyakan membawa masker, namun lupa memakainya. Ada satu dua warga yang bahkan tidak membawa masker. 

Baca Juga: Dihadiri Musisi Kondang, GMS SMAN 1 Ponorogo Meriahkan Grebeg Suro

Pelanggar prokes diberikan sanksi sosial berupa sanksi peringatan, sanksi sosial push up, atau sanksi administrasi. Para pelanggar menerima sanksi tanpa ada protes atau perlawanan. 

“Dalam Ops Yustisi ini, bagi pelanggar prokes kita berikan sanksi, edukasi, dan masker. Besar harapan kami, agar warga tetap mematuhi protokol kesehatan saat beraktifitas di luar rumah,” ujar AKP Edy Suyono, Kasat Samapta Polres Ponorogo.

Baca Juga: Beri Perhatian Khusus Pada PMK, Bupati Ngantor di Pudak

“Sebagian kecil masih lalai. Ini yang tidak menggunakan masker kami berikan masker, kita lakukan tindakan push up di tempat agar mereka sadar dan tidak mengulanginya kembali,” tambah Ipda Slamet, Kanit Pam Obvit Polres Ponorogo.

Sementara ini, pihak berwenang akan terus melakukan Ops Yustisi dan sosialisai prokes dengan lebih gencar. Dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran warga untuk patuh prokes 5M.

Dari pengamatan tersebut, pelanggar prokes mungkin memerlukan sanksi yang lebih efisien untuk membuat efek jera. Sebelumnya telah ada preseden yang cukup mirip yakni pemakaian helm. Dulu warga kerap menyepelekan helm, tidak memakai atau memakai yang tidak sesuai dengan kriteria SNI. Kerapkali kecelakaan berujung maut karena perkara helm. 

Baca Juga: Beri Perhatian Khusus Pada PMK, Bupati Ngantor di Pudak

Namun upaya keras dan sosialisasi dari Polri serta sanksi yang berat membuat masyarakat mengerti dan patuh untuk memakai helm standar. Sekarang, warga tidak menganggap helm sebagai beban atau kewajiban yang memberatkan, tapi sebagai sarana pengaman dalam berkendara. 

Tetapi perlu diingat, mengingat kondisi ekonomi di masa pandemi, menaikkan besaran sanksi administrasi dapat memberatkan masyarakat. Pemerintah perlu mencari sanksi yang lebih efisien namun humanis dan mempertimbangkan faktor ekonomi di masa pandemi. (Yanuar Abidin)

Bagikan